EFFECTIVENESS OF ASSET MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR WITH THE APPLICATION OF ASSET MANAGEMENT, ACCOUNTABILITY, MONITORING AND EVALUATION, AND QUALITY OF HUMAN RESOURCES (Case Study in Government of Blitar City-East Java)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anonimous. 2009. Monitoirng dan Evaluasi, Pedoman Penilaian Kinerja, Yogyakarta.
Antoh. 2003. Penerapan Sistem Pengendalian Perlengkapan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, sebagai daerah otonom dalam menyelenggarakan perlu memperhatikan prinsip-prinsip efesien, peran serta masyarakat dalam pelayan publik. Unhas, Ujung Pandang.
Dian Rosdiana. 2011. Pengaruh Implementasi Manajemen Aset terhadap kewajaran aset tetap di neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah di Privinsi Jawa Barat. Pustaka Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
Handoko. 1995. Sumber daya manusia, merupakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.Yogyakarta.
Handoko. 2000. SDM dalam arti mikro adalah manusia atau orang yang bekerja atau jadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja. Yogyakarta.
Kepmendagri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah. Jakarta.
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Jakarta.
M. Hidayat. 2004. Manajemen Aset (Privat Publik), to manage. Mengurus, mengatur, melaksanakan, memperlakukan atau mengelola aset. Yogyakarta.
Mahmudi. 2010. Aset Pemerintah Daerah, Karekteristik aset yang dilaporkan dalam neraca pemerintah daerah secara umum, semua kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah.
Mardiasmo. 2002. Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi. Yogyakarta: FE-UGM.
Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah; Penerbit Andi; Yogyakarta.
Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Aset dikatagorikan ke dalam aset lancar dan non lancar.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Jakarta;
Peter and Gary. 1995. Monitoring and Evaluation of local authority anti-poverty strategies in the UK. Journal.
Siregar. 2002. Optimalisasi pembardayaan harta kekayaan Negara, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Siregar, D. 2004. Manajemen Aset, Strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Siregar. 2002. Monitoring dan Evaluasi, mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. PT. Gramedia, Jakarta.
Tilaar. 1994. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi. PT. Gramedia, Jakarta.
Triyono. 2012. Monitoring dan evaluasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah perlu mempunyai sumber daya manusia yang siap. Yogyakarta.
DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.04.01
Refbacks
- There are currently no refbacks.