POLICY AND STRATEGY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR GOVERNMENT OFFICIALS IN BORDER REGIONS
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Alkadri, H. 2003. Model dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2004. Rencana Strategis Pembangunan Daerah Perbatasan. Tidak Diterbitkan.
Dunn, W.N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Hariandja, M.T.E. 2002. Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta: Grasindo.
HasibuanM.S.P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Irawan, P. 2002. Logika dan Prosedur Penelitian. Jakarta: STIA-LAN.
Islamy, M.I. 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Kebijakan dan Strategi Nasional pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004
Mangkunegara, A.P. 2012. Evaluasi Kinerja SDM, Edisi ke-6. Bandung: Refika Aditama.
Mangkuprawira,S. 2004.Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mustopadidjaja, A.R. 2002.Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: LAN.
Mukti, S.H. 2001, “Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Indo-Malay Techno- Agropolitan Corridor,” dalam Hamid dkk. (Penyusun/ Penyunting), Kawasan Perbatasan Kalimantan: Permasalahan dan Konsep Pengembangan. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jakarta.
Rais, J. 2004. Percepatan pembangunan Wilayah Perbatasan Guna Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Memperkokoh NKRI. Jakarta: Tanggapan Makalah Lemhanas.
Sianturi, E.M.T. dan Nafsiah. 2001. Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI. Jakarta: Departemen Pertahanan Dephan.
Solichin, A.W. 2012. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press.
Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004.OtonomiDaerah. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.Pokok-Pokok Kepegawaian. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 9Tahun2003. Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Aparatur Sipil Negara (ASN). Jakarta.
Wibawa, S. 1994. Kebijakan Publik, Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia
Widodo, J. 2007. Analisis Kebijakan Publik, Malang: Bayu Media Publishing.
Winarno, B. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2017.015.04.20
Refbacks
- There are currently no refbacks.