THE EFFECTIVENESS OF ALLOCATED VILLAGE FUNDS MANAGEMENT (A Study in Pelalawan District, Riau Province, Indonesia)

Enni Savitri, Tatang Ary Gumanti, Andreas Andreas, Volta Diyanto

Abstract


This study aimed to analyze the effectiveness of the management ofAllocated Village Funds (AVF) through the stages of planning, implementing, reporting, and the accountability and to see if it was completed in a transparent and accountable manner. Each stage of the management process has the rules that must be understood and implemented according to the Ministry of Home Affairs RegulationNo. 113 year 2014. Accountability of village funds is required to be managed transparently, accountable and participative. This research used a qualitative method. Primary data were obtained through interviews with 28 informants. Research informants were village heads, village secretaries and village treasurers. Research locations were 104 villages in 12 subdistricts in the Pelalawan District, Riau Province. The method of data collection was through interview, observation, and documentation. To validate the data the triangulation method was used. The results showed that the system of management for the AVF was in accordance with the provisions of the legislation. However, in the implementation of AVF, some obstacles were found such as the quality of human resources in operating the management system, limitations in the availability of supporting equipment in the village offices to facilitate the process of AVF’s, and the lack of facilities and infrastructure at the village offices. Also, it was found that the village management team needed to receive some training to improve their knowledge and expertise in carrying out the management of AVF.

Keywords


Allocated Village Funds; Planning; Implementing; Reporting; Accountability

Full Text:

PDF

References


Fitri, A. 2014. Implikasi Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kelembagaan Kampung di Kampung Perawang Barat di Kabupaten Siak Tahun 2014. Jom FISIP Vol. 4 No. 1, pp. 1-14.

Hanifah, S.I. and Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 4, No. 8. pp. 1-15.

Kurniawan, H., Made, A., and Yogivaria, D.W.2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukawilongan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). Jurnal Riset Mahasiswa, Vol. 4 No. 1. pp. 1-15.

Kustono, A.S., Purnamasari, P., and Supatmoko, D. 2015. Akuntanbilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. E-Journal Ekonomi dan Bisnis dan Akuntansi, Vol. 4. No. 2. pp. 141-147.

Lestari, A.K.D. L. and Adiputra, M. P. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubut Tambahan, Kecamatan Kubut Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. e-Journal Akuntansi Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No.1. pp. 1-12.

Loina, L.K. P. 2003. Indikator and Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, TransparansiandPartisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta, pp. 7-8.

Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta.

Nafidah, L. N. dan Anisa, N. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupat en Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 10. No. 2.pp. 273-288.

Wida, S.A., Supatmoko, D., and Kurrohman, T. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa- desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 4No.2. pp. 148-152.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 94 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 7 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa.

Putra, F. 2017. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015. Jom FISIP Vol. 4 No. 1, pp. 1-14.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin- tahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2018.016.04.19

Refbacks

  • There are currently no refbacks.