INSTITUTIONAL STRUCTURING POLICY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE BORDER REGION
Vol. 16 No. 1 (2018)
Articles
March 13, 2018
March 1, 2018
Downloads
Asri, S. (2018) “INSTITUTIONAL STRUCTURING POLICY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE BORDER REGION”, Jurnal Aplikasi Manajemen, 16(1), p. pp. 74 – 80. doi:10.21776/ub.jam.2018.016.01.09.
Asri, S. 2006. Reorientasi Perencanaan Strategis Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Perbatasan Kaltim-Malaysia. Jakarta: Pustaka Spirit.
Asri, S. 2015. Kebijakan Pembangunan Wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia untuk Menegakkan Kedaulatan Negara dan Harkat Marta￾bat Bangsa Indonesia (StudiKasus di Kaltimdan Kaltara). Jakarta: Pustaka Spirit.
Dewayany. 2014. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sistem Informasi Spasial, Pengembangan Sistem Informasi Spasial: Penguatan Informasi Geospasial sebagai Sarana Pendukung Keputusan Pembangunan Nasioanal yang Lestari. Cibinong: LIPI.
Eddy, S danNafsiah. 2005. Strategi Pengembangan Wilayah perbatasan di Indonesia Kedaulatan NKRI, Dephan. Go.id.
Effendi, Sofian. 1990. Propek Kajian Masalah-Masalah Nasional dan Internasional Birokrasi dan Kepemimpinan: DebirokratisasidanDeregulasi: Beberapa Hambatan Pelaksanaan di Daerah. Yogyakarta: Pusat Penggkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK).
Fitriansyah, M., Asri S., Albarakati Noor. 2008. Beberapa Pemikiran dalam Rangka Membangun Kaltim untuk Semua Periode 2009–2013: Konsepsi Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur, Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur. Samarinda: Balitbangda.
Hamid. 2003. Karakteristik Kawasan Perbatasan di Indonesia. Jakarta: BPPTP.
Heffy, Mutroni. 2007. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Wilayah perbatasan di Indonesia Kalimantan Timur: Disusun sebagai Prasyarat untuk Menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama di Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Kalimantan Timur. Samarinda: BadanPendidikandanPelatihanPropinsi Kalimantan Timur.
Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan.Depok: Fisip UI.
Islamy, M. I. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: BinaAksara.
Jacob, Rais. 2004. Percepatan pembangunan Wilayah perbatasan di Indonesia Guna Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh NKRI. Jakarta: Tanggapan Makalah Lemhanas.
Kebijakan dan Strategi Nasional pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar negara Di Indonesia. 2004. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Knox, Jr. and Donald, W. 1998. The Importance of Informal Leaders in Organizations, Center for The Studi of Work Teams. The University of North Texas. http:/ /[email protected].
Moeljarto. 2005. Pembangunan DilemadanTantangan. Yogyakarta: PustakaPelajar Offset.
Muriah, S. A. S. and I. Syafei. 1998. Model Pengembangan Desa Wilayah perbatasan di Indonesia Secara Insitu. Tanjung Selor: Pemda Kabupaten Bulungan.
Patton, A., Rusmilawati, IrawanIrman, and Asri S. 2007. Pemimpin Informal dan Pembangunan Desa di Perbatasan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur. Samarinda: UniversitasMulawarman.
Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Pemerintah RepublikIndonesia. 2010. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. 2015. PerpresNomor 31 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan Negara di Kalimantan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Ridwan Achmad and Zamzam Faroq. 2011. WargaTanpa Negara. Balikpapan: KP BOOKS.
Asri, S. 2015. Kebijakan Pembangunan Wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia untuk Menegakkan Kedaulatan Negara dan Harkat Marta￾bat Bangsa Indonesia (StudiKasus di Kaltimdan Kaltara). Jakarta: Pustaka Spirit.
Dewayany. 2014. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sistem Informasi Spasial, Pengembangan Sistem Informasi Spasial: Penguatan Informasi Geospasial sebagai Sarana Pendukung Keputusan Pembangunan Nasioanal yang Lestari. Cibinong: LIPI.
Eddy, S danNafsiah. 2005. Strategi Pengembangan Wilayah perbatasan di Indonesia Kedaulatan NKRI, Dephan. Go.id.
Effendi, Sofian. 1990. Propek Kajian Masalah-Masalah Nasional dan Internasional Birokrasi dan Kepemimpinan: DebirokratisasidanDeregulasi: Beberapa Hambatan Pelaksanaan di Daerah. Yogyakarta: Pusat Penggkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK).
Fitriansyah, M., Asri S., Albarakati Noor. 2008. Beberapa Pemikiran dalam Rangka Membangun Kaltim untuk Semua Periode 2009–2013: Konsepsi Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur, Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur. Samarinda: Balitbangda.
Hamid. 2003. Karakteristik Kawasan Perbatasan di Indonesia. Jakarta: BPPTP.
Heffy, Mutroni. 2007. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Wilayah perbatasan di Indonesia Kalimantan Timur: Disusun sebagai Prasyarat untuk Menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama di Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Kalimantan Timur. Samarinda: BadanPendidikandanPelatihanPropinsi Kalimantan Timur.
Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan.Depok: Fisip UI.
Islamy, M. I. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: BinaAksara.
Jacob, Rais. 2004. Percepatan pembangunan Wilayah perbatasan di Indonesia Guna Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh NKRI. Jakarta: Tanggapan Makalah Lemhanas.
Kebijakan dan Strategi Nasional pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar negara Di Indonesia. 2004. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Knox, Jr. and Donald, W. 1998. The Importance of Informal Leaders in Organizations, Center for The Studi of Work Teams. The University of North Texas. http:/ /[email protected].
Moeljarto. 2005. Pembangunan DilemadanTantangan. Yogyakarta: PustakaPelajar Offset.
Muriah, S. A. S. and I. Syafei. 1998. Model Pengembangan Desa Wilayah perbatasan di Indonesia Secara Insitu. Tanjung Selor: Pemda Kabupaten Bulungan.
Patton, A., Rusmilawati, IrawanIrman, and Asri S. 2007. Pemimpin Informal dan Pembangunan Desa di Perbatasan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur. Samarinda: UniversitasMulawarman.
Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Pemerintah RepublikIndonesia. 2010. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. 2015. PerpresNomor 31 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan Negara di Kalimantan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Ridwan Achmad and Zamzam Faroq. 2011. WargaTanpa Negara. Balikpapan: KP BOOKS.
How to Cite
Asri, S. (2018) “INSTITUTIONAL STRUCTURING POLICY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE BORDER REGION”, Jurnal Aplikasi Manajemen, 16(1), p. pp. 74 – 80. doi:10.21776/ub.jam.2018.016.01.09.